AI dan Digitalisasi Jadi Motor Percepatan Perizinan Tenaga Kesehatan di Indonesia

SEHAT-SEHAT.COM – Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan sistem digital menjadi kunci dalam mempercepat reformasi pelayanan publik, khususnya dalam urusan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

“Digitalisasi bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan layanan publik yang efisien, transparan, serta mudah dijangkau masyarakat,” ujar Luhut dalam acara Penandatanganan Keputusan Bersama terkait Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional, di Jakarta, Selasa (9/9).

Luhut mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 telah membuka kelemahan mendasar dalam sistem kesehatan nasional.

“Ketika India melakukan lockdown, kita bahkan kesulitan mendapatkan obat sederhana seperti paracetamol. Dari situ saya berkomitmen, minimal 60–70 persen kebutuhan kesehatan harus mampu dipenuhi industri dalam negeri,” tegasnya.

Ia menambahkan, digitalisasi menjadi instrumen vital untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan dan stabilitas ekonomi.

“Berkat data real-time pergerakan penduduk, kita berani mengambil keputusan untuk tidak lockdown total. Itu menyelamatkan ekonomi sekaligus menjaga kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Lebih jauh, Luhut mengungkapkan bahwa penerapan AI akan memperkuat tata kelola pemerintahan digital.

“Teknologi ini mampu menganalisis seluruh data pemerintahan, mempersempit ruang penyimpangan, mempercepat perizinan, sekaligus memberi dasar keputusan yang lebih tepat bagi Presiden,” katanya.

Sebagai tahap awal, Kabupaten Banyuwangi dipilih menjadi proyek percontohan penerapan sistem digital terintegrasi.

“Jika uji coba berjalan baik, pada Januari tahun depan sistem ini akan resmi diterapkan di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Luhut pun mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang lebih dahulu mendorong digitalisasi layanan perizinan tenaga medis melalui integrasi ke Mal Pelayanan Publik Digital Nasional.

“Dalam tiga tahun ke depan, saya yakin sistem ini sudah bisa berjalan penuh secara nasional,” imbuhnya optimis.

Menutup pernyataannya, Luhut menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Kalau kita kompak, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. AI akan membawa efisiensi, efektivitas, dan akurasi data, sehingga pelayanan publik kita menjadi jauh lebih baik,” pungkasnya.(sani/png)