By 
SEHAT-SEHAT.COM – Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh sejumlah kementerian dan lembaga terkait penyelenggaraan perizinan tenaga medis serta tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) menandai babak baru transformasi layanan publik di Indonesia.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan dukungan penuh untuk implementasi sistem digital ini di seluruh kabupaten/kota. Menurutnya, digitalisasi harus menciptakan layanan publik yang modern, nyaman, dan transparan, sekaligus menutup celah praktik korupsi.
“Pelayanan publik harus sederhana, cepat, dan bebas pungli. Dengan sistem digital, semua tercatat, terpantau, dan pembayaran hanya lewat saluran resmi,” tegas Tito. Ia mencontohkan suasana pelayanan publik di Badung yang nyaman, ramah, dan bebas pungutan liar sebagai standar yang bisa ditiru daerah lain.
Namun, Tito juga mengingatkan adanya tantangan besar, terutama keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan kemampuan fiskal di daerah. Karena itu, pelaksanaan MPP Digital perlu dimulai dari daerah percontohan sebelum diperluas secara nasional.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menambahkan bahwa digitalisasi perizinan tenaga kesehatan telah membawa perubahan nyata. Proses yang sebelumnya bisa memakan waktu lebih dari dua minggu kini dapat selesai hanya dalam beberapa jam dengan data yang langsung terhubung secara terintegrasi.
“Dari aspek waktu, biaya, hingga keakuratan data, semuanya kini lebih sederhana. Masyarakat lebih cepat terlayani, pemerintah daerah lebih efisien, dan pemerintah pusat bisa melakukan pengawasan secara real-time,” jelas Rini.
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Nugroho, menekankan pentingnya aspek keamanan siber dalam setiap inovasi digital.
“Keamanan data pribadi tidak boleh diabaikan. Sistem harus selalu diaudit, diperkuat, dan dipelihara agar tangguh menghadapi ancaman,” tegasnya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, turut menyoroti peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai fondasi integrasi layanan. Menurutnya, Kominfo memastikan infrastruktur digital, pusat data nasional, hingga perlindungan data pribadi berjalan optimal sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Transformasi ini akan berhasil bila semua layanan publik terhubung. Komdigi bertugas memastikan backbone digitalnya kokoh dan integrasi berjalan lancar,” jelas Nezar.
Keempat pejabat tersebut kompak menyatakan bahwa keberhasilan MPP Digital hanya bisa diwujudkan melalui kolaborasi erat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan sinergi tersebut, MPP Digital diyakini mampu menghadirkan layanan publik yang cepat, aman, transparan, serta merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.(sani/png)
Comments